Sabtu, 01 Februari 2014

REKAYASA POPULARITAS PALSU JOKOWI TERBONGKAR...

Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard 'Stan' Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu - pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai 'sutradara atau otak' di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.
Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar
Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya,  Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat  Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.

Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 adalah sebesar 68 %, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28 %. Greenberg seolah - olah mendapatkan kesimpulan penelitian, bahwa  alasan responden memilih Jokowi adalah karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.

Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15 % dan Aburizal Bakrie (ARB) 11 %. 

Sedang elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Golkar 18 %,  Gerindra dan Demokrat yang sama - sama raih 10%.
Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu,  mengatakan  hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.

“Presentasi pekan lalu, tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survey ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.

Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survey, polling atau jajak pendapat bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi. 

Semua hasil survey, polling, jajak pendapat dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survey, polling, jajak pendapat dan lain lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat - buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk, tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh propinsi di Indonesia), mandeknya program - program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji - janji kampaye yang diucapkannya pada saat Pilkada tahun 2012 lalu. 

Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatip terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah - tengah masyarakat semakin tenggelam. 
 
Sementara itu Ketua Umum PDIP, melalui tayangan 'Mata Najwa' di Metro TV  Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan memintanya untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.|Ba/021

http://www.asatunews.com/berita-18743-rekayasa-popularitas-elektabilitas-palsu-jokowi-terbongkar.html#.UubkjdrnvlY.twitter

Bagi Jokowi Maniak ini adalah fitnah dan dusta,
Bagi Netralers ini adalah masukan,
Bagi fhobi mania ini adalah REALITA-nya

Jumat, 31 Januari 2014

AGENDA MEDIA DALAM PENAHANAN ANAS URBANINGRUM

Maxwell McCombs dan Donald Shawn (dalam Onong, 2007: 287) menyatakan bahwa, jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.
ñ     Kasus pembangunan Sport Center di Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum (AU) Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, sebenaranya AU sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 22 Februari 2013. Namun baru dilakukan penahanan resmi oleh KPK pada tanggal 10 Januari 2014 lalu. Kasus ini bermula dari ‘nyanyian’ Nazaruddin yang tertangkap di kota pantai Cartagenam Kolumbia setelah sebelumnya buron pada 7 Agustus 2011. Dalam ‘nyanyian’nya Nazaruddin mengungkap keterlibatan beberapa nama petinggi Partai Demokrat, inilah pintu masuk yang menyebabkan beberapa petinggi Partai Demokrat disidik oleh KPK dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sebagiannya telah terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan Tipikor. Dan nama AU termasuk salah yang disebut-sebut oleh Nazaruddin.
ñ     Penanganan Kasus Hambalang oleh KPK yang terbilang lamban, membuat sebagian masyarakat sudah hampir melupakan kasus ini, selain dikarenakan munculnya kasus-kasus korupsi yang lainnya. Namun peranan media dalam memberitakan kasus Hambalang ini, membuat kasus ini tetap menjadi konsumsi berita yang tetap ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Media berhasil melakukan agenda setting sehingga kasus Hambalang ini tetap menjadi perhatian masyarakat. Setiap momen-momen penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, persidangan hingga putusan pengadilan aktor-aktor terkait kasus ini selalu dijadikan headline dan di blow up dalam setiap pemberitaan. Begitu halnya dengan nama Anas Urbaningrum, keterlibatan AU yang awalnya disebut-sebut oleh Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, membuat nama AU selalu dikaitkan dalam setiap pemberitaan, dan pemberitaan kasus Hambalang ini menjadi terkesan sangat penting menyangkut posisi Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yang merupakan parpol penguasa (the rulling party).
ñ      ‘Pemanasan’ politik menjelang pemilu 2014 telah terlihat dimulai sejak 2012 lalu. Media-media berita mainsteam yang kepemilikannya dikuasai oleh konglomerasi berbasis partai politik membuat setiap berita terkait korupsi yang melibatkan elit-elit politik diekpose, disetting, dan diframing sehingga menjadi headline, dan ini juga terjadi pada Anas Urbaningrum. Dengan harapan mereka mendapatkan limpahan suara dari merosotnya pamor dan elektabilitas Partai Demokrat.
ñ     Posisi Anas sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat, parpol dengan raihan suara terbesar sekaligus merupakan parpol penguasa (the rulling party), semakin membuat berita tentang AU ini menjadi berita penting dalam pandangan media (yang dikuasai oleh konglomerasi berbasis parpol yang juga akan berkompetisi dalam pemilu 2014 dan ingin berkuasa) dan menjadikannya sebagai berita yang layak untuk ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
 
Menurut Hall, media adalah instrumen kekuasaan kelompok elite, dan media berfungsi menyampaikan pemikiran kelompok yang mendominasi masyarakat, terlepas apakah pemikiran itu efektif atau tidak. Studi cultural menekankan pada gagasan bahwa media menjaga kelompok berkuasa untuk tetap memegang kontrol atas masyarakat sementara mereka yang kurang berkuasa menerima apa saja yang disisakan kepada mereka oleh kelompok berkuasa (Morissan, 2013: 535).
Dalam sistem penyiaran yang semakin liberal, kontrol terhadap media penyiaran ada di tangan para pemilik modal. Dunia penyiaran Indonesia dan penyiaran dunia sekarang ini secara keseluruhan terpengaruh oleh iklim media penyiaran (Mufid, 2007: 24).
 


BUDAYA KONSUMTIF DAN GAYA HIDUP


A.    Latar Belakang
Seiring dengan tingginya produksi, distribusi dan peredaran produk barang dan jasa, beserta iklan-iklan produksi sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat. Budaya konsumtif akhirnya lahir sebagai bentuk pemenuhan gaya hidup seperti yang dikampanyekan dalam iklan.
Faktor lingkungan memberikan peranan besar pembentukan perilaku konsumtif. Masyarakat lebih senang belanja barang bermerek meskipun kualitasnya terkadang tidak lebih baik daripada barang dengan merek yang tidak begitu terkenal. Kecenderungan demikian terbangun karena terkait citra diri, bahwa dengan mengenakan pakaian bermerek maka statusnya akan terangkat (Rosandi, 2004).
Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Orang akan cenderung memilih produk, jasa, atau aktivitas tertentu karena hal itu diasosiasikan dengan gaya hidup tertentu. Misalnya orang-orang yang berorientasi pada karir akan memilih pakaian, buku, majalah, komputer, dan barang-barang lainnya yang berbeda dengan mereka yang berorientasi pada keluarga.
Pada tingkat lanjut, antara sifat konsumtif dan gaya hidup ini saling terpaut erat. Demi memenuhi gaya hidup, seseorang akan bersifat konsumtif (melakukan pembelian produk atau jasa) meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan realitas kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
 
B.     Defenisi
Menurut Rosandi (2004) perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Sabirin (dalam Wardhani, 2009) mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai suatu keinginan dalam mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal.
Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) dan Mowen (1995) gaya hidup adalah suatu pola hidup yang menyangkut bagaimana orang menggunakan waktu dan uangnya. Gaya hidup juga dapat didefinisikan sebagai suatu frame of reference atau kerangka acuan yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku, dimana individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya berhubungan dalam suatu pola tertentu, dan mengatur strategi begaimana ia ingin dipersepsikan oleh orang lain. Gaya hidup terdiri dari kegiatan, minat, dan opini. Kegiatan adalah tindakan nyata seperti menonton suatu media, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada orang lain mengenai hal baru (perilaku konsumtif). Minat akan semacam objek, peristiwa, atau topik adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus menerus kepadanya. Opini adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam pertanyaan diajukan.
 
C.    Dampak
Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Gaya hidup ikut berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada. (Wagner, 2009: 9). Dalam artian luas konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi yang berlebihan.
Perilaku konsumtif ini pada beberapa sisi memberikan dampak positif, antara lain:
1. Membuka dan menambah lapangan pekerjaan, karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar.
2. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam.
3. Menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun bila dilihat dari sisi negatifnya, maka perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak:
1. Pola hidup yang boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal, barang tersebut diperlukan atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu.
2. Mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung.
3. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa datang.

Dewasa ini gaya hidup pria ”metroseksual” yaitu pria yang menjaga penampilan, senang berdandan, melakukan perawatan rambut, wajah, dan tubuh banyak pada pria masa sekarang. Kecenderungan ini membuat industri kecantikan, produk-produk perawatan wajah dan tubuh menjadi peluang bisnis yang menarik. Perkembangan produk teknologi informasi beserta iklan-iklan yang mempromosikannya juga telah melahirkan perlombaan penggunaan gadget, padahal tidak seluruh pengguna gadget ini membutuhkan dan menggunakan semua fitur yang dimiliki oleh gadget yang dimilikinya. Munculnya tempat-tempat hiburan seperti karaoke keluarga setidaknya telah menambah khasanah gaya hidup dan konsumtif masyarakat dalam memuaskan hasrat hidupnya.


DAFTAR REFERENSI
Engel, James F., Blackwelll, Roger D., Miniard, Paul W. 1995. Consumer Behavior (7th ed). Harcourt Brace College Publisher. Orlando.
Rosandi, Andika Filona. 2004. Perbedaan Perilaku Konsumtif Antara Mahasiswa Pria dan Wanita di Universitas Katolik Atma Jaya. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya. Jakarta.
Wardhani, Meida Devi. 2009. Hubungan antara konformitas dan harga diri Dengan perilaku konsumtif pada remaja putri. Skripsi. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. http://eprints.uns.ac.id/5067/1/02407200912221.pdf (diakses pada 12 November 2013).
Wagner. 2009. GAYA HIDUP “SHOPPING MALL” SEBAGAI BENTUK PERILAKU KONSUMTIF PADA REMAJA DI PERKOTAAN (Kasus: Konsumen Remaja di Tiga One Stop Shopping Mall di Jakarta). Skripsi. Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14508/1/10E00081.pdf (diakses pada 12 November 2013).










 

Kamis, 30 Januari 2014

APLIKASI PEMIKIRAN MARXIS KLASIK DALAM REALITAS KOMUNIKASI DI INDONESIA

Dinamika politik pada tahun 1998 telah memunculkan era yang disebut sebagai era reformasi. Era ini berdampak pada terbukanya kran-kran informasi dan ruang bagi penyaluran kebebasan berekspresi serta berpendapat. Onong (2003: 28) menyebutkan hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antarmanusia berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.
Perkembangan media massa, media cetak bahkan social media online tidak terbendung dan terhitung jumlahnya. Sebagai contoh perkembangan media massa seperti televisi merupakan salah satu media komunikasi yang merasakan dampak dinamika politik 1998 tersebut. Televisi-televisi swasta pun bermunculan dan ragam variasi program ditampilkan. Ia dipenuhi dengan beragam program hiburan, seperti musik, sinetron, kuis atau berbagai macam reality show. Program-program non-hiburan seperti berita, awalnya hanya dijadikan sebagai pelengkap dengan tampilan yang tidak semenarik program hiburan lainnya. Namun, sejak kemunculan MetroTV yang memposisikan dirinya sebagai stasiun berita, sebagaimana layaknya CNN, maka terdapat kecenderungan berita tidak lagi dianggap sebagai program sampingan. Terlebih dengan hadirnya TvOne, dengan tag linenya sebagai stasiun berita dan olahraga. Terdapat persaingan diantara keduanya yang kemudian diikuti oleh stasiun televisi lain, seperti TransTv, Trans7, RCTI, SCTV dan stasiun lainnya. Persaingan tersebut kemudian memunculkan ragam varian dalam penyajian berita yang kemudian dikemas dengan lebih menarik. Iklan pun kemudian hadir dan mewarnai layar kaca sebagai nyawa yang menghidupi dan menjamin keberlangsungan media televisi tersebut. Media cetak juga seperti koran dan majalah, serta social media online juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang luar biasa.
Perkembangan media komunikasi seperti radio, TV dan surat kabar ini tentu saja merupakan hal positif selama tetap menghadirkan program yang berkualitas dan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Namun, mengingat tingginya kecenderungan kapitalisasi dan hegemoni korporasi pada sebagian media ini, menimbulkan pertanyaan apakah kanal-kanal berita tersebut mampu mempertahankan komitmennya untuk memberikan informasi dan program-program yang mendidik, serta mampu melepaskan diri dari konflik kepentingan antara kebutuhan untuk memperoleh profit dan fungsi edukasinya. Mengingat pada perkembangan selanjutnya media-media ini beralih kepemilikan pada beberapa orang yang memiliki orientasi politik tersendiri.


 

  II.     Pemikiran Marx Klasik dan Kaitannya dengan Media Massa
Marx menganggap suatu masyarakat didominasi oleh objek-objek yang nilai utamanya adalah pertukaran yang memproduksi kategori-kategori masyarakat tertentu.  Kategorisasi ini akhirnya melahirkan dua tipe utama yang menjadi perhatian Marx adalah proletariat dan boujis/kapitalis. Proletariat adalah para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri, mereka bergantung sepenuhnya pada orang yang memberi upah. Orang yang memberi upah adalah borjuis/kapitalis, yaitu orang-orang yang memiliki alat produksi untuk menghasilkan lebih banyak uang (William, 2008: 496). Dengan kata lain, kapitalis lebih merupakan usaha pengembangan investasi ketimbang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keingginan manusia.
Marx memandang masyarakat sebagai arena individu dan kelompok bertarung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Wirawan, 2013: 68). Sehingga ekploitasi dan dominasi merupakan suatu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi kapitalis. Hans Fink (2003: 137-138) menyebutkan bahwa menurut Marx, sejarah lebih merupakan perkembangan produksi daripada realisasi prinsip-prinsip rasional. Produksi adalah kerja sosial, sebagai sesuatu yang diperlukan dalam sejarah. Kerja sosial bagi Marx adalah kunci perubahan sosial. Ia mengubah lingkungan alami dan harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru yang dihasilkan oleh kerja mereka. Marx juga berpendapat terdapat kecenderungan alami untuk mengupayakan perluasan kekuatan-kekuatan produksi itu, dan kecenderungan ini menghasilkan dinamika dasar semua perkembangan sosial.
Morissan (2013: 536) menyatakan, Marx berpandangan bahwa pesan yang disampaikan media massa sejak awal dibuat dan disampaikan kepada khalayak dengan satu tujuan, yaitu membela kepentingan paham kapitalisme. Walaupun media sering kali mengklaim atau menyatakan bahwa mereka menyampaikan informasi untuk kepentingan publik dan kebaikan bersama (common good), namun meminjam ungkapan popular “ujung-ujungnya duit!”

 
   III.     Aplikasi Pemikiran Marxis Klasik Dalam Realitas Komunikasi Di Indonesia
Para sarjana komunikasi telah lama menyadari bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai isu bagi publik. Karenanya menurut Lippmann, media bertanggung jawab membentuk persepsi terhadap dunia. Gambaran realitas yang diciptakan media hanyalah pantulan (reflection) dari realitas sebenarnya dan karenanya terkadang mengalami pembelokan atau distorsi (Morissan, 2013: 495).
Adanya kecenderungan saat ini kepemilikan media massa lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang berorintasi pada kepentingan politik dan bisnis (ekonomi) semata. Sehingga muncul kekhawatiran media massa cenderung lebih digunakan untuk kepentingan bisnis dan politis pemilik serta kelompoknya yang seringkali berafiliasi dengan partai atau elit politik tertentu. Keadaan tersebut dikhawatirkan membuat media melupakan fungsinya utamanya untuk dapat memenuhi kepentingan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Donal Shaw dan Maxwell McComb (dalam Morissan 2013, 496) menyatakan, para editor media cetak dan para pengelola media penyiaran memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika mereka melakukan pekerjaan untuk memilih dan membuat berita.
Menurut Siti Aminah (Jurnal: Politik Media, Demokrasi dan Media Politik, hal 4-5), terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang -orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan “suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis”. Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal. Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor tadi. Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers. Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi.
Menurut Hall, media adalah instrumen kekuasaan kelompok elite, dan media berfungsi menyampaikan pemikiran kelompok yang mendominasi masyarakat, terlepas apakah pemikiran itu efektif atau tidak. Studi cultural menekankan pada gagasan bahwa media menjaga kelompok berkuasa untuk tetap memegang kontrol atas masyarakat sementara mereka yang kurang berkuasa menerima apa saja yang disisakan kepada mereka oleh kelompok berkuasa (Morissan, 2013: 535). Saat ini ada beberapa media nasional yang dimiliki oleh korporasi yang terjun ke dunia politik maupun berafiliasi pada partai politik tertentu:

No
MEDIA MASSA
PEMILIK
Afiliasi Partai Pemiliknya
Televisi Nasional/ Prabayar
Internet
Surat Kabar dan lainya
1
Metro TV


Media Group (Surya Paloh)
NasDem
2
RCTI


MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
3
MNC TV


MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
4
Global TV


MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
5
Sindo TV


MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
6
Top TV


MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
7
TV One


Group Bakrie (Aburizal Bakrie)
Golkar
8
AVTV


Group Bakrie (Aburizal Bakrie)
Golkar
9
Jak-TV


Group Bakrie (Erick Thohir)
Golkar
10
TRANS TV


CT Corp (Chairul Tanjung
Demokrat
11
TRANS 7


CT Corp (Chairul Tanjung)
Demokrat
12
SCTV


PT. Elang Mahkota (Keluarga Sariatmadja)

13
INDOSIAR


PT. Elang Mahkota (grup Salim)

14
TVRI


Negara/Pemerintah

15


Media Indonesia
Media Group (Surya Paloh)
NasDem
16


Seputar Indonesia
MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
17


Trust
MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
18


MNC Radio
MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
19


Jawa Pos
Multimedia Corp (JPMC)/ PT.Grafiti Pers (Dahlan Iskan)
Demokrat (?)
20


Rakyat Merdeka
PT.Grafiti Pers (Dahlan Iskan)
Demokrat (?)
21


Republika
Group Bakrie (Erick Thohir)
Golkar
22


Radio Parambos
Group Bakrie (Erick Thohir)
Golkar
23


Suara Karya
Group Bakrie
Golkar
24

Vivanews.com

Group Bakrie (Aburizal Bakrie)
Golkar
25

Detik.com

CT Corp (Chairul Tanjung
Demokrat
26


KOMPAS
PT Kompas Media Nusantara (Kel Kompas Gramedia

27


TEMPO
PT Tempo Inti Media Harian (Gunawan Muhammad)
Demokrat (?)
28

MetroTv News

Media Group (Surya Paloh)
NasDem
29

Okezone.com

MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)
HANURA
Sumber: http://hikmawansp.wordpress.com/2012/12/28/media-massa-milik-partai-politik/

Kepentingan politik dan korporasi ini menyebabkan banyaknya program atau tayangan yang terkesan dipaksakan atau dibuat-buat (misalnya: roadshow/iklan perjalanan politik partai Nasdem, roadshow/iklan kegiatan Politik Hary Tanoe dan Wiranto dengan partai Hanura, tayangan seputar Gubernur Joko Widodo yang sampai diputar di tayangan infotainment, roadshow/iklan politik Abu Rizal Bakrie dan Partai Golkar, kata-kata hikmah Dahlan Iskan di Koran berbasis Multimedia Corps, dll). Program dan tayangan yang demikian cenderung berpotensi merugikan publik karena lama-kelamaan masyarakat akan menjadi jenuh, antipati dan tidak perduli. Jika hal tersebut terjadi maka fungsi media sebagai jembatan informasi dan eduksi untuk masyarakat serta salah satu pilar demokrasi, yaitu pilar keempat demokrasi (the fourth estate) tidak akan terwujud. Karena media tidak lagi menjalankan fungsi mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan (kekuasaan) secara maksimal, namun menjadi alat propaganda politik segelitir orang dan korporasi guna mencapai tujuannya.
Dalam studi tentang penyiaran sebagai komunikasi massa mesti melihat berbagai teori efek komunikasi massa. Diantara teori yang menjelaskan hal tersebut adalah teori stimulus-respons, teori two step flow dan teori difusi inovasi (Sendjaja, 1998: 188 dalam Mufid, 2007: 22). Dalam difusi inovasi terdapat paradigma liberal yang merupakan antithesis paradigma otoriter, paradigma ini menjelaskan bahwa penyiaran tidak lagi menjadi alat pemerintah, dan bisa dimiliki secara pribadi. Namun, hukum industrial membuat kepemilikan media hanya menjadi otoritas para pemodal besar. Kepemilikan pemodal pertama-tama adalah akumulasi keuntungan dan privilege sosial-politik dan kalau perlu – baru kemudian kritik sosial. Dalam sistem liberal, kontrol terhadap media penyiaran ada di tangan para pemilik modal. Dunia penyiaran Indonesia dan penyiaran dunia sekarang ini secara keseluruhan terpengaruh oleh iklim media penyiaran (Mufid, 2007: 24).
Dalam percaturan politik ekonomi skala internasional maupun nasional tidak dapat dipungkiri bahwa media massa mainstream dikuasai oleh para pemilik modal dan digunakan untuk kepentingan para pemilik modal.
Mereka yang menguasai media massa tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mereka juga memiliki kekuatan ekonomi dan atau bahkan kekuatan politik yang besar, seperti perusahaan retail (Chairul Tanjung), asuransi (HT), partai politik (HT, ARB dan Suryo Paloh), dsb. Demikian juga mereka yang bekerja di media massa mendapatkan upah dari para pemilik media massa. Dengan begitu maka kepentingan ekonomi politik mereka sebagai pemilik modal disebarkan melalui media massa yang mereka miliki agar tetap bertahan dan terus menjadi hegemoni ideologi yang dominan.
Tidaklah mengherankan bila sering terjadi berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, serta aturan KPI utamanya yang menyangkut pemberitaan politik. Belum lagi berupa pemberitaan yang tidak berimbang dalam memberitakan baik memperkaya ataupun menutupi suatu objek berita.



DAFTAR REFERENSI

Aminah, Siti. POLITIK MEDIA, DEMOKRASI DAN MEDIA POLITIK. Journal Fisip Unair: Surabaya.
Effendi, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Fink, Hans. 2003. Filsafat Sosial Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kusumawardhana, Ignatius Mahendra. 2013. MEDIA MASSA DALAM KAPITALISME. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php? lang=id&id=12251&type=120#.UmdK0XBHITy
Mufid, Muhammad. 2007. KOMUNIKASI DAN REGULASI PENYIARAN. KENCANA PRENADA GROUP: Jakarta.
Outhwaite, William. Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern Edisi Kedua. Kencana: Jakarta.
Wirawan, IB. 2013. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Kencana: Jakarta.