Jumat, 07 Maret 2014

PARPOL TIDAK LAYAK PILIH: PDI PERJUANGAN (BAGIAN - 1)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.
Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.
·         Pemilu 1999, PDI-P memperoleh peringkat pertama dengan raihan 151 kursi DPRRI.
·         Pemilu 2004, PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan raihan 109 kursi DPRRI.
·         Pemilu 2009, PDI-P turun ke peringkat ketiga dengan raihan 95 kursi (16,96%) DPRRI.

Banyak analis dan pengamat sepanjang 2012 dan 2013 berpandangan bahwa PDIP akan menjadi pemenang atau minimal akan meningkat perolehan suaranya di pemilu 2014 nanti. Namun melihat banyaknya masalah yang beberapa waktu ini terkuak, menyimpulkan PDIP tidak jauh beda dengan partai penguasa yang ‘tidak layak’ untuk dipilih di pemilu 2014.
Ada beberapa alasan mengapa PDIP tidak layak di pilih lagi oleh rakyat Indonesia pada pemilu 9 April 2014 nanti, antara lain:
1.       Kasus Korupsi
Periode legislatif 2004 hingga 2014, menjadikan PDIP sebagai partai oposisi, yang tidak ikut serta dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun masih memenangkan dalam beberapa pilkada di Indonesia. Posisi yang ‘aman’ secara politis ini ternyata masih memberikan kesempatan kepada politisi PDIP untuk terlibat dalam kasus hukum yang menyangkut masalah korupsi. Posisi 1 atau 2 besar selalu disandang oleh PDIP berlomba dengan parpol penguasa lainnya seperti PD, Golkar dan PAN. Padahal masyarakat berharap sebagai oposisi seharusnya PDIP bersih dari masalah korupsi, namun malah dalam banyak kasus korupsi politisi PDIP selalu terlibat, kasus suap pemilihan deputi gubernur BI misalnya, hamper semua anggota PDIP dari komisi terkait terlibat.
2.       Reputasi Aleg dan Kader
Dilapangan banyak anekdot buat aleg PDIP yang mencermin ‘keluguan’ kader PDIP yang terjun ke parlemen baik pusat maupun daerah, misalnya: istilah sidang komisi yang ditafsirkan rapat/berkumpul untuk bagi-bagi uang (komisi). Maklum banyak ditemui, latar belakang aleg PDIP adalah bukan profesional, bukan akademisi, maupun yang mengenyam bangku universitas, namun tidak sedikit yang mantan kepala preman, pemimpin OKP, dan sejenisnya. Masih sangat lekat dalam benak kita, kemenangan PDIP tahun 1999 membuat aksi premanisme semakin tinggi, dan terkesan di back-up secara politis oleh aleg-aleg PDIP di parlemen pusat hingga daerah.
Akhirnya, anggota mereka di bawah dengan mudahnya membuat posko disembarang tempat, melakukan pungutan liar, mem-back up tempat maksiat, judi togel, dan sejenisnya. Kurun waktu 2002 hingga 2004 kita banyak menyaksikan pemberitaan beberapa aleg PDIP daerah yang mati dalam keadaan bermaksiat dihotel dengan PSK atau sedang menikmati narkoba.

3.       Anti Moralitas dan Islamphobia
Meski mengusung ide Pancasila yang ‘murni dan konsekuen’, namun kesan aleg , kader dan anggota PDIP sangat jauh terkesan dari mengamalkan Pancasila. Pembuatan posko disembarang tempat, melakukan pungutan liar, mem-back up tempat maksiat, judi togel, dan sejenisnya merupakan anti tesis dari ideology yang mereka banggakan selama ini disamping jargon penerus Soekarno.


Dalam banyak aksinya, kebijakan politik PDIP juga sangat terkesan moralitas, diantaranya adalah; menolak UU Sistem Pendidikan Nasional, UU ITE dan UU Porno aksi. Serta beberapa aksi lainnya yang sangat terkesan anti Islam atau Islamphobia, diantaranya menolak UU produk halal, UU Zakat, pengusulan perda-perda lokalisasi tempat maksiat, menolak perda-perda syariat di daerah mayoritas Islam.

4.     Fenomena Jokowi dan Konflik Tri Rismaharini  dengan DPP PDIP
 Rentang waktu 2012 hingga 2013 publik sangat berharap dengan Joko Widodo gubernur DKI Jakarta besutan PDIP, mengingat faktor pencitraan yang sebelumnya membuat namanya meroket. Namun kinerja Jokowi yang menjabat sekita 1,5 tahun ini belum membuktikan kinerja yang berarti. Janji janti dan kerja kerja mendasar yang seharusnya dapat teralisasi dengan modal managemen kepemimpinan seperti mengurangi penumpukan sampah di selokan dan sungai tidak bisa diselesaikan. Yang pada akhirnya menjadi penyebab utama air tidak bisa mengalir kelaut dan menggenangi mayoritas tempat di Jakarta.
Publik akan merasa wajar kalau kesulitan terkait dengan masalah relokasi, pelebaran jalan, sungai dan tata kota. Namun hal terkait sampah yang menyumbat parit hingga sungai, dan kemacetan merupakan hal yang tidak bisa ditolelir. Ditambah lagi masalah jangka panjang yang belum menunjukkan ada gebrakan berarti  seperti mengatasi banjir, pelebaran sungai, kemacetan, dan tata kota. Kasus terbakarnya angkutan massal Trans Jakarta menambah bobrok managemen pengelolaan pemerintahan Jokowi. Masyarakat berharap Joko Widodo focus dengan janjinya membereskan permasalahan Jakarta daripada mempersiapkan tim suksek merebut RI 1.
Konflik DPP PDI dengan walikota Surabaya Tri Rismaharini  , yang membuka kenangan lama, bahwa  DPP PDIP sangat otoriter dan tidak akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Ada upaya dari internal PDIP untuk melengserkan Walikota sebaik Tri Rismaharini yang merupakan walikota besutannya sendiri. Tak heran bila ‘partai lain’ ikut bermain dalam konflik walikota Surabaya dengan DPP PDIP. Dalam konflik ini PDIP mendapat kesan yang telah ‘menzalimi’ orang baik, tulus, dan jujur.

5.     Minim Prestasi
Tidak ada prestasi jelas yang dilakukan PDIP sebagai parpol, selain hanya aksi walk out yang bisa diterjemahkan sebagai tindakan tidak sepenuh hati. Selama Megawati berkuasa, tidak ada prestasi luar biasa yang dibuat PDIP selain lahirnya KPK (itupun atas dukungan DPRRI), sebagai oring/kelompok yang dikenal sangat nasinalis, justru Indonesia hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan, penangan korupsi mandeg, terjadi penjualan berbagai BUMN seperti Telkom, Indosat, hingga Kapal Tangker, bahkan Pertamina hamper terjual.


Dari berbagai konsidi ini, sangat wajar kalau bangsa Indonesia menjauhkan pilihannya dari partai moncong putih ini. Meski belakangan Jokowi sebagai tokoh muda pendatang baru dianggap berprestasi, namun sejatinya masih belum melakukan banyak perubahan kalau tidak mau dibilang pencitraan.

Rabu, 05 Maret 2014

NASIB 'PENGKHIANAT' PKS, YUSUF SUPENDI DITINGGALKAN PENDUKUNGNYA

Fenomena Ustadz Yusuf Supendi beberapa waktu belakangan ini sempat menyita perhatian publik, salah satu deklarator PK ini belakangan keluar dan terlibat pertarungan sengit dengan para petinggi DPP PKS, utamanya karena kerap menyerang mantann presiden PKS dan ketua Majelis Syuro PKS. Meski demikian DPP PKS terkesan menutup diri tentang penyebab dikeluarkannya Yusuf Supendi  ini. Meski ada desas-desus yang juga berkeliaran disebagian kalangan kader. Namun, isu tersebut sengaja ditahan guna menghindari pencemaran nama baik dan agar tidak menjatuhkan wibawa ke ustadzan Yusuf Supendi di mata umat.

Selain desas-desus berkurangnya job ceramahnya akibat keluar dari PKS, Bergabungnya Yusuf Supendi ke Partai Hanura menuai beragam respon. Sejumlah pendukung yang mengatasnamakan murid setia Supendi menyesalkan sikap politik gurunya itu. Mereka pun menolak ajakan Yusuf Supendi untuk masuk Hanura dan bersama-sama membesarkan partai pimpinan Wiranto itu. Akhirnya para Pendukung Yusuf Supendi Kembali ke PKS.

“Lebih baik kembali kepada PKS daripada masuk ke dalam partai bukan Islam seperti Hanura,” kata sebagian pendukung Yusuf Supendi.

Salah seorang pendukung Yusuf Supendi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Yusuf Supendi. Menurutnya, selama ini ia mendukung Yusuf Supendi sebagai solidaritas tanpa menelusuri lebih jauh mengapa ia dipecat.

“Waktu itu kami mendukung beliau, tanpa perlu tahu alasan pemecatanya. Namun dengan masuknya ke Hanura, kami menjadi seakan sadar, pantas saja dahulu Pak Yusuf Supendi dipecat.

”Setelah sempat keluar dari PKS, pendukung Yusuf Supendi itu pun menyatakan akan kembali masuk ke PKS, meskipun harus memulai tahapan kaderisasi dari bawah lagi, sebagai anggota pemula.


Seperti diketahui, PKS merupakan partai Islam yang sangat ketat dalam proses pembinaan (kaderisasi). Anggota terbina PKS memulai pembinaan sebagai kader. Sedangkan untuk menjadi anggota terdaftar (belum kader), setiap warga negara Indonesia (WNI) bisa bergabung ke PKS.

Hal ini sangat wajar, mengingat HANURA adalah partai nasionalis, saat ini telah mengusung capres keturunan China yang non-Muslim, maka sangat wajar mereka menjadi berang. Sudah jadi rahasia umum basis tradisional PKS adalah kelompok ISlam konservatif, sangat tidak masuk akal kalau mereka mengalihkan suara dan dukungannya ke parpol nasionalis, apalagi yang mengusung capres atau cawapres non-Muslim, maupun wanita. Minimal kalaupun tidak golput, mereka hanya akan mengalihkan suara ke partai yang sealiran dengan mereka ke partai Islam lainnya seperti PPP, ataupun PBB yang tetap berazaskan Islam.