Sabtu, 25 Oktober 2014

Benar Kata Ruhut, "Jokowi Hanya Jadi RI-4"

Semua orang tahu tanpa Megawati, Jokowi gak bakalan bisa jadi Presiden. Jangankan jadi Presiden, jadi calon presiden pun tak mungkin tanpa restu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Maka tak heran, Megawati lah penentu calon menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk 5 tahun kedepan. Hal ini di dukung dengan pernyataan Mega yang hanya menjadikan Jokowi “cuma” petugas partai saja.

“Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai,” ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai NasDem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta saat itu.

Walaupun Jokowi punya Hak Prerogatif sebagai presiden dan tambahan Hak Veto (hehehe) namun kenyataan tanpa izin Mega, maka calon menteri itu batal. Nah, disitulah timbul masalah dan blunder. Bocor ke publik bahwa Megawati mengusulkan sejumlah menteri, namun calon menteri yang diusulkan Mega malah mendapat stabilo merah dari KPK. Akhirnya pengumuman kabinet pun gagal.

Seperti dilansir dari laman Inilah.com, Jum’at (24/10/2014), bahwa sumber yang berasal dari petinggi PDIP di Parlemen menginformasikan, urungnya pengumuman disebakan sejumlah kandidat menteri yang direstui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat tanda merah dari KPK. “Nama yang direkomendaiskan Ibu justru masuk catatan merah KPK. Ini blunder,” sebut sumber tersebut.

Jadi benar apa yang dulu disampaikan Ruhut Sitompul saat Pilpres, kalau Jokowi jadi Presiden maka Jokowi hanya akan jadi RI-4. (Baca: Kalau Menang, Prabowo RI-1 Jokowi RI-4)

Ruhut menyatakan jika Jokowi terpilih hanya akan menjadi orang nomor empat di Indonesia. Tidak benar-benar menjadi presiden (RI1) karena akan diatur oleh Mega.

Belum lagi dengan pasangan Jokowi sebagai cawapres yakni Jusuf Kalla (JK). Dia melihat JK sering bermanuver seolah menjadi presiden, padahal hanya wakil presiden. (Baca: JK : Siapa yang Suruh Bikin Acara di Priok?)

"Kalau Prabowo enggak usah kulonuwun (dia RI1 -ed), kalau Jokowi presiden nanti enggak RI1, tapi RI4. Kenapa? Hati-hati JK kadang-kadang malah jadi real presiden," tegas Ruhut.

Lalu siapa RI1-nya?

"Bisa ibu Mega bisa pak JK."

Sementara untuk RI3 dia yakin adalah putri bungsu Mega yakni Puan Maharani.

Sebagai warga negara demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif mari kita dukung Jokowi untuk menggunakan Hak Veto nya agar benar-benar jadi RI-1 :)

Baru Sehari Jadi Presiden, Jokowi Sudah Lakukan Pelanggaran Hukum

Ahli Hukum Pidana, Chairul Huda menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran hukum karena meminta rekomendasi nama-nama calon menteri di kabinet oleh KPK.
Pasalnya, di dalam perundang-undangan tidak ada satu pun kewenangan KPK dalam memberikan rekomendasi tersebut.
"Ini seperti mempertuhankan KPK karena nggak ada dasarnya lembaga itu memberikan rekomendasi," jelas Chairul di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.
Chairul menegaskan, ini menunjukan Jokowi tak memahami hukum.
"Kalau Presiden Jokowi meminta rekomendasi ini berarti ini Pak Jokowi nggak mengerti. Dan ini pelanggaran hukum pertama oleh Jokowi. Karena, meminta kepada lembaga yang tidak berwenang," ungkapnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah meminta pendapat KPK dalam hal nama-nama calon menteri di kabinetnya. Padahal, berdasarkan hukum ketatanegaraan posisi KPK tak sejajar dengan Presiden.[piyunganonline/islamedia]

Ditindas Umat Buddhis, 8.000 Muslim Rohingya Lari dari Myanmar

Putus asa akibat derita tak kunjung usai akibat penindasan mayoritas Buddhis, sekitar 8.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari kamp-kamp pengungsi di negara bagian Rakhine dalam dua pekan terakhir.

Chris Lewa, direktur Arakan Project dalam laman berita Inilahcom, mengatakan rata-rata 900 orang per hari menaiki kapal kargo yang tertambat di lepas pantai negara bagian Rakhine. Situasi ini berlangsung sejak 15 Oktober, dan diperkirakan akan terus berlanjut pada hari-hari berikut.

Tidak jelas ke mana mereka akan pergi. Mereka tidak mungkin ke Bangladesh, negara nenek moyang mereka, karena negara itu akan menghalau mereka kembali ke laut. Yang paling realistis adalah ke negara-negara Asia Tenggara dan Australia, meski mereka tahu hanya akan menghuni kamp pengungsi jika tertangkap.


Lewa mengatakan eksodus super nekad dipicu oleh serangan-serangan masyarakat Buddhis dalam beberapa hari terakhir. Diprovokasi para biksu, Rakhine Buddhis membakar kamp-kamp pengungsi Muslim Rohingya dan membunuh penghuninya.

Ratusan dari 140 ribu pengungsi kamp menemui ajal, tapi luput dari pemberitaan media. Kampanye agresif yang dilakukan otoritas negara bagian Rakhine membuat semua kebiadaban itu tak terungkap.

Orang Rakhine Buddhis menyebut mereka Bengali. Sebagai Bengali, Muslim Rohingya tidak memiliki hak hidup di sudut mana pun di Myanmar. Muslim Rohingya adalah penduduk ilegal, namun membunuh atau mengusirnya adalah legal.

Menurut Lewa, tujuan pelarian Muslim Rohingya saat ini adalah Thailand. Padahal, masih menurut aktivis hak asasi manusia itu, nasib mereka tidak akan lebih baik ketika tiba di Thailand.

"Di Thailand, mereka menghadapi kemungkin dideportasi atau menjadi korban perdagangan manusia," ujar Lewa. "Negara lain yang menjadi tujuan pelarian adalah Nepal dan India."

Salah satu Muslim Rohingya yang dihubungi ASSOCIATED Press mengatakan ribuan lainnya bersembunyi di desa-desa selama berminggu-minggu, untuk menghindari verifikasi paksa. Yang tak beruntung, dan diseret dari persembunyian, habis dipukul dan disiksa.

Khin Maung Win, dari Rohingya Solidarity Organization, mengatakan pemerintah Myanmar juga menangkap puluhan orang dengan tuduhan kepemilikan senjata dan anggota organisasi radikal Muslim.

"Penangkapan terjadi di kot Maungdaw. Satu orang tewas dan lainnya luka saat diinterogasi," ujarnya.

Win Myaing, juru bicara negara bagian Rakhine, menyangkal adanya penangkapan dan penyiksaan.

PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai minoritas paling teraniaya di dunia. Namun, tidak pernah ada upaya komprehensif untuk mengakhiri penderitaan mereka.

Lewa memperkirakan sekitar 86 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar dalam dua tahun terakhir, atau sejak kekerasan komunal melanda negara bagian Rakhine. Ribuan lainnya tewas akibat kelaparan, dan yang bertahan hidup dalam kemiskinan total. [gie/islamedia]