Jumat, 13 Juni 2014

FUNGSIONARIS PDIP TRIMEDYA: JOKOWI - JK AKAN LARANG PERDA SYARIAT ISLAM


Trimedya Panjaitan

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.
"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus," kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larangan perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. "Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta," ujarnya.

Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR itu.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.


Belum jadi prsiden saja Tim Jokowi - JK sudah mengambil jarak dan mengumumkan perang dengan umat Islam (Islamis), seolah olah Islamis dan ideologinya tidak boleh hidup di Indonesia.
Nah... Kalau begini siapa yang tidak pro kebhinekaan (Bhineka Tunggal Ika), siapa yang anti pluralitas...?

Ternyata, mereka yang paling anti.

REKAYASA SUMBANGAN DANA CAPRES JOKOWI - JK: DIBERI 50 Rb DISURUH TRANSFER 20 Rb, UNTUNG 30 Rb

Pengamat politik Lembaga Kajian dan Study Politik Nusantara Irvan Hakim Nasution meragukan sumbangan untuk pasangan Jokowi-JK murni sepenuhnya dari masyarakat. Ia menduga, sumbangan yang terkumpul lebih banyak dari tim suksesnya.

Menurutnya, kesadaran politik masyarakat saat ini masih rendah. Ia menganalogikan, apakah tukang becak, petani yang tiap hari menjemur diri dan bersusah payah rela menyisihkan pendapatnya untuk pasangan nomor urut dua ini.

"Buat makan mereka sendiri saja susah. Jadi sangat kecil kemungkinan mereka menyumbang," kata Irvan, saat dihubungi Warta Kota, Kamis (12/6/2014).

Irvan menduga, penyumbang terbanyak dan terbesar ke rekening dana kampanye Jokowi-JK berasal dari tim sukses mereka sendiri dengan cara menyetor sendiri atau disetorkan melalui warga dengan berbagai cara.

Dalam terminologi politik, sambung Irvan, apa yang dilakukan warga jika memang benar-benar secara sadar menyumbangkan dananya untuk Jokowi-JK, akan masuk dalam budaya politik partisipan. Tapi sangat kecil terjadi di Indonesia.

Pengamat ini Sangsi Sumbangan Jokowi-JK Murni dari Masyarakat
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Relawan muda yang diinisiasi oleh Garda Bangsa PKB bernama Jokowi-JK Bangkit untuk Perubahan (JJ Bangkit) melakukan Gerakan 1.000 Rupiah Jokowi-JK Untuk Perubahan Indonesia di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2014). Gerakan yang dilakukan dengan cara meminta sumbangan kepada pengendara yang lewat ini bertujuan menggalakkan semangat gotong royong membantu pemenangan pasangan Jokowi-JK dalam kontestasi Pilpres 2014 mendatang. Rencananya, penggalangan dana ini akan dilakukan di berbagai kota-kota besar selama 2 minggu. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

"Yang peduli pada capres itu bukan warga kampung, atau petani, tukang becak atau tukang tambal ban. Tapi kalangan kelas menengah ke atas, itu pun masih mikir kalau enggak punya kepentingan," terangnya.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Hanif Dhakiri, membantah jika sumbangan warga dalam rekening itu direkayasa.
"Sumbangan itu tidak dibuat-buat. Semuanya murni dari warga," tegas Hanif.

Hanif menjelaskan banyak relawan yang ketika memungut sumbangan dari warga mendapat antusias masyarakat. "Para petani, pemulung, rela menyumbangkan Rp 1000 untuk kampanye Jokowi-JK. Ini nyata dan fakta di lapangan," katanya.



Dalam beberapa penberitaan di TV One, juga sempat tertangkap kamera dan testimoni beberapa masyarakat yang mengaku diberi uang oleh korlap sumbangan untuk kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak sumbangan.

Apakah ini strategi pencucian uang..? Mengingat tidak diketahui pasti dari mana sumber dana yang diberikan kepada masyarakat ini. Kalau ini benar, kacau kali bahh...

Belum lagi pengakuan seorang pengguna facebook dan penyebaran fotonya, bahwa sekelompok orang dimobilisasi dan beri 50 ribu, lalu suruh transfer 20 ribu, lumayan khan untung 30 ribu...
Mulqin Oke's photo.

Kamis, 12 Juni 2014

CARI MODAL CAPRES ATAU KEMBALIKAN MODAL PILGUB? HARGA BUS TRANS JAKARTA DIGELEMBUNGKAN Rp 53 MILIYAR.

Berbagai spekulasi bermunculan dalam benak masyarakat setelah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan kembali menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangannya, guna melengkapi data terkait pengaduan atas dugaan mark up proyek pengadaan bus transjakarta gandeng (articulated), single bus, dan medium (bus kota terintegrasi busway) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Azas Tigor mengungkapkan, setelah dilakukan penghitungan ulang, dirinya mensinyalir telah terjadi dugaan mark up dalam proses pelelangan bus transjakarta, sebesar Rp53 miliar.
"Mark up yang sudah terdeteksi itu sebanyak Rp 53 miliar itu potensi yang bisa menjadi kerugian negara dalam proyek pengadaan bus seharga Rp 1 trilun itu," kata Azas Tigor disela-sela pelaporan pengaduannya, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Menurut Azas Tigor, kerugian tersebut terjadi dikarenakan dalam proses lelang pihak Dinas Perhubungan (selaku panitia lelang) membuat klasifikasi melalui lima paket lelang dengan beberapa daftar harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap perusahaan pengadaan bus transjakarta mendapatkan harga yang berbeda.
Sehingga, karena dalam pelelangannya dilakukan secara terpecah-pecah maka potensi mark up-nya terlihat.

"Berbagai opsi lelang sebenarnya bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan hanya membuka lelang untuk satu paket per tipe bus (articulated, single, dan Medium). Dengan hanya membuka lelang satu paket saja, maka potensi keberagaman harga dapat hilang," paparnya.

"Sehingga, jika satu kali lelang saja dengan spesifikasi yang sama, dapat mengiirit keuangan sampai Rp 53 miliar," tandasnya.

Sebelumnya, Fakta melaporkan proyek pengadaan 656 bus Transjakarta tahun anggaran 2013. Proyek pengadaan yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diduga berbau korupsi.

Azas mengatakan, ada empat masalah serius di bus Transjakarta. Salah satunya adalah bus Transjakarta yang didatangkan seperti terlihat bekas dan banyak karat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya akan menelaah laporan pengaduan proyek pengadaan bus Transjakarta. Penelaahan ini dilakukan untuk menentukan apakah ada unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi atau tidak terkait pengadaan bus Transjakarta.


Wajar kiranya masyarakat curiga dan menduga, orang nomor 1 di DKI ini terkesan sangat bernafsu menjadi capres di 2014 meski dengan gaya malu-malu kucing, tapi tidak bisa disembunyikan. Mengingat tim suksesnya telah lama disiapkan dan terus bergerak di sosial media (misalnya Jasmev yang dulu kabarnya berjumlah 200 an orang), BaraJP terus bergerak dimasyarakat membuka posko pemenangan untuk Jokowi, dan tim sukses lainnya bergerilya memprovokasi parpol papan menengah agar mencalonkan Jokowi sebagai capres, sebagai perahu alternatif bila PDIP tidak mencalonkannya. Semua aktivitas itukan butuh dana besar dan tidak bisa gratis alias dibayar dengan doktrin akan munculnya "Ratu Adil" sang Penyelamat. Belum lagi kalau mau diaudit, biaya pilgub 2 puataran pada 2012 lalu juga wajar kalau menuntut pengembalikan modal. 

Cara-cara mark up dalam mengembalikan dan mencari modal suksesi merupakan hal biasa di negeri ini, dari pemerintah pusat hingga daerah. Kasus BLBI, Bank Century, Simulator SIM, hingga HAmbalang dan Wisma Atlet sangat terkesan sebagai upaya pihak berkuasa mengumpulkan modal suksesi kepemimpinan.

Ayo KPK, jangan tebang pilih, meski kami kini tak sepenuhnya yakin padamu.


Artikel Terkait:

Rabu, 11 Juni 2014

KOALISI JOKOWI TIRU GAYA PKI MINTA BUBARKAN BABINSA

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo mengkritik desakan beberapa pihak yang ingin membubarkan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sebab, wacana pembubaran Babinsa sama seperti dengan cara komunis untuk bangkit.

"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat," ujar Suryo Prabowo, di Jakarta, Senin (9/6/2014).

Dia menilai ini semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.

"Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono Cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," jelasnya.[inilah.com]

Menurut dia, manuver politik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah bisa dibaca oleh beberapa pihak khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sehingga itulah alasan SBY pernah menyampaikan agar tim pemenangan kandidat capres tidak menggunakan TNI.

"Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap.

Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.

"Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. Jika Probowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomer 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.

Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.

"Sesama jenderal satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," ujarnya. [yeh]

PRABOWO PAKAI JURUS THAI CHI, JOKOWI PAKAI JIMAT SAAT DEBAT CAPRES..?

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tjatur Sapto Edy, mengatakan bahwa Prabowo tak akan memberikan serangan yang bisa menjatuhkan lawannya pada Pemilu Presiden 2014. Prabowo hanya bersikap sebagai negarawan dengan memberikan visi dan gagasannya dalam kemajuan Indonesia.

Tjatur mengatakan, Prabowo terlihat seperti seorang negarawan ketika berdebat dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kenegarawanan itu, ia sebut, tercermin ketika Prabowo menjawab tuntas semua pertanyaan, termasuk pertanyaan menyudutkan yang dilontarkan oleh rivalnya.

“Jadi desainnya memang memakai ilmu tai chi,” ujar Tjatur, ketika dihubungi, Selasa (10/6/2014).


Tjatur menjelaskan, dengan filosofi ilmu tai chi, maka Prabowo tak perlu menyerang, atau membalas serangan yang dilontarkan lawan politiknya. Ia tegaskan, jawaban-jawaban Prabowo itu dengan sendirinya akan mementahkan serangan dari pihak yang menjadi lawan politiknya.

“Pak Prabowo siap ditanya apa saja. Jadi, silakan anda bertanya atau menyerang pak Prabowo di bagian mana saja, karena yang menyerang akan sakit sendiri,” tandasnya.

Pada Senin (9/6/2014) malam, debat capres/cawapres yang digelar di Balai Sarbini Jakarta, berlangsung cukup menarik. Masing-masing pasangan melahap semua pertanyaan moderator dan saling melontarkan pertanyaan pada pasangan yang menjadi lawannya.

Dengan mewakili Jokowi, Jusuf Kalla meminta agar Prabowo menjelaskan tentang visinya dalam penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu. Pertanyaan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mengklarifikasi kasus pelanggaran HAM yang selama ini dituduhkan kepadanya.

Sumber: beritakaget
Jokowi
Berbeda dengan Prabowo, Capres Joko Widodo juga mempersiapkan jurusnya, terkait dengan Kertas yang menyembul di jas capres nomor urut Joko Widodo pada saat debat capres-cawapres semalam yang sempat menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menuding kertas itu berisi contekan untuk amunisi saat debat melawan Prabowo-Hatta. Namun tudingan itu ditangkis tim sukses Jokowi-JK.

Kertas yang membuat heboh itu ternyata titipan doa dari ibunda. Doa yang tertera di atas potongan kecil kertas putih di saku Jokowi itu adalah doa Nabi Musa. Doa ini diberikan Soejiatmi Notomihardjo agar sang putra diberi kelancaran dalam berbicara.

Eep mengatakan, ketika kertas di saku Jokowi itu mulai menjadi perbincangan, dia akhirnya meminta mantan Walikota Solo itu untuk mengeluarkannya. Kertas berisi doa Nabi Musa itu ada bersama kertas-kertas lain yang kosong dan memang disiapkan sebagai catatan kecil Jokowi.

"Kertas kosong itulah yang berukuran sedikit lebih besar dari kertas doa Nabi Musa titipan Ibunda @jokowi_do2. Ini faktanya. Wallahi," kicaunya.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu sendiri yang mempersiapkan kertas-kertas kosong itu untuk bisa dipergunakan sewaktu-waktu ketika diperlukan. Namun akhirnya kertas catatan itu tak terpakai juga.

"Kertas-kertas kosong itu rupanya untuk catatan jika diperlukan. Tapi sepanjang debat @jokowi_do2 & @Pak_JK tak mencatat. Kertas-kertas itu tak terpakai."

Doa Nabi Musa biasa yang merupakan kutipan dari Al Quran Surah Taha, ayat 25-28 itu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk meminta kemudahan dalam berbicara agar bisa memahamkan orang lain saat berdakwah. Nabi Musa memanjatkan doa ini ketika Firaun dan pengikutnya.

Doa Musa itu yakni, Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Yang artinya, Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

Credits: Nadya Isnaeni- See more at: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2061052/ini-isi-kertas-yang-nyembul-di-jas-jokowi-saat-debat#sthash.ELHawugG.dpuf

Terkait doa-doa yang ditulis tangan dan diselipkan di dalam Jas tersebut, menurut ajaran Islam seharusnya doa itu dibaca, sebelum atau pada saat diperlukan, bukan hanya disimpan-simpan dalam kantong seolah diposisikan sebagai jimat. Dalam Pandangan Islam sebagai mana disebutkan oleh ulama umat Islam Dr. Yusuf Qardhawi dalam Hakikat Tauhid, bahwa menjadikan/memposisikan ayat-ayat alQur'an sebagai jimat termasuk kategori merendahkan, melecehkan dan merendahkan fungsi Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang tujuan diturunkannya adalah sebagai petunjuk bukan sebagai jimat. Karena dengan menjadikannya sebagai jimat, maka si pembawa bisa saja akan membawa ayat-ayat itu ke tempat-tempat yang terlarang, seperti tempat yang bernajis, waktu buang hajat, serta dalam keadaan tidak suci seperti junub, sementara Al-Qur'an harus dijaga kesuciannya dimanapun dan sampai kapanpun.

PRABOWO MENANG DAPAT 2 KEBAIKAN, JOKOWI TETAP GUBERNUR, & JK KEMBALI KE MASJID

Sebuah anekdot berseliweran di dunia sosial bahwa kalau memenangkan PRABOWO - HATTA selain menjadikan Indonesia kuat dan disegani Aseng bin Asing, minimal akan dapat 2 kebaikan lainnya, JOKOWI kembali jadi gubernur Jakarta, dan Jusuf Kalla akan kembali ke masjid.
Kalau kita mengingat akan janji-janji dari kubu koalisi Jokowi-JK, maka akan kita temukan dari kliping-kliping berita yang pernah terpublis bahkan sejak lebih dari 5 tahun lalu, diantaranya adalah:
  1. Joko Widodo, pernah berjanji akan memimpin Ibu Kota Jakarta, bahkan bersumpah atas nama “Allah” untuk menjadi Gubenur DKI, meskipun pernah meninggalkan luka membengkak dihati umat Islam, berkaitan dengan kota Solo, meninggalkan aib bagi umat Islam, “Solo” berada dibawa naungan Wali Kota Non Muslim. Dijakarta juga membawa aib bagi umat Islam, membawa seorang Ahok, seorang Kristen Orthodox yang masih lengket sikap sikap gerejani, banyak melakukan mutasi dari kalangan Islam, dan melelang jabatan lurah, sehingga menjebak banyak non muslim turut menjemput lelang tersebut, menjadi pilihan utama dan jembatan menuju kekuasaan kaum trinitas. Janji Joko Widodo pun di langgar [maklum sumpah politisi lebih bersifat taqiyah, dusta, apalagi diisukan Syiah oleh Istri Jalal, tokoh Taqiyah Indonesia]. Memang benar bahwa seorang anak manusia itu akan dipertemukan dengan sahabatnya yang sealiran, aliran tukang bohong seperti “Jokowi “ sudah pasti koalisinya adalah para opurtunis politik, yang menjadikan media “Taqiyah” [Dusta] sebagai media mencapai tujuan.
  2. Jusuf Kalla, ketika pemilu 2009 mengatakan dirinya akan pulang kampung, kembali mengurus bisnis, mengurus masjid, dan kembali mengurus perdamaian, jika dirinya kalah dalam ajang pemilihan presiden pada 8 Juli 2009, namun apa jadinya? Janji hanya sekedar janji, JK bahkan lupa dan menjadi ketua PMI dan kini rela menjadi cawapres dari Jokowi.
  3. Megawati dengan batu tulisnya, terpaksan ditinggal hanya untuk mengkonsumsi dukungan rakyat, terpaksa melempar batu tulis itu, dan keluar dari lingkaran batu Tulis yang berisi dukungan terhadap Prabowo sebagai Presiden 2014. PDIP dibawah pimpinan Megawati SP selalu saja menyakiti dan menganulir kebutuhan umat Islam dan bangsa yang urgen, diantara; PDIP menolak UU Sikdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU ITE yang mengatur kebebasan membuat pornografi di dunia maya, bahkan UU Anti Pornografi mereka tolak dengan WalkOut. PDIP berubah menjadi parpol anti kebenaran dan bertolak belakang dengan idiologi Pancasila bapaknya sendiri Ir. Soekarno. Contoh terkini adalah PDIP AllOut menghalangi menutupan lokalisasi Dolly di Surabaya.
  4. Surya Paloh Misalnya, lewat Nasdem, berkeliling daerah, seolah Nasdem adalah media social, guna menyelamatkan rakyat dari kesulitan ekonome. Dalam berbagai Wawancara ketua Nasdem Surya Paloh menyatakan dengan Tegas, bahwa Nasdem tak akan pernah berobah menjadi partai, menurutnya Nasdem hanya sebuah kendaraan menuju cita cita rakyat yang butuh bantuan dan perlindungan, terutama yang berkaitan dengan ekonome. Namun janji Surya Paloh bukan janji Gajah Mada, janji Surya Paloh janji seorang yang mengecewakan Hamengku Buwono , yang membuat Pangeran dari Yogyakarta itu keluar dari Nasdem, karena kecewa dengan sikap “Surya Paloh” yang membohonginya dengan menggiring Nasdem menjadi partai.
  5. Muhaimin Iskandar yang pernah kisruh dengan Al Marhum Gus Dur, hingga beliau meninggal, masih tidak mengakui keberadaan Muhaimin Iskandar. Muhamin iskandar sebagai ketua PKB, tidak saja mengecewakan Gus Dur waktu itu, tetapi juga mengecewakan/memanfaatkan Rhoma Irama dan Mahfud MD yang menjadi tumbal kebohongan ketua PKB. Politik Taqiyah ala Syiah, habis manis sepah dibuang. Bahkan keluarga PKB versi Gus Dur hingga saat ini masih tak mau mengakui keberadaan seorang Muhaimin Iskandar, ini termasuk badut politik paling pandai beraksi.

#MELAWANLUPA
Ini membuktikan kalau Koalisi PDIP, NASDEM, PKB, HANURA adalah partainya orang orang opurtunis, yang melangkah di bumi pertiwi untuk meraih pencitraan ditengah rakyat, padahal selama PDIP berkuasa, tak ada karya yang menguntungkan bagi umat Islam, melainkan merenggangkan antar umat Islam.

Paradigma seorang munafiq itu jelas, indikasinya adalah berbicara berdusta, dipercaya rakyat berkhianat, dan kalau berjanji tidak memenuhi janjinya.


Referensi:


http://politik.news.viva.co.id/news/read/165977-sultan--nasdem-tak-akan-jadi-partai
http://www.tempo.co/read/news/2009/07/02/146185001/Jika-Kalah-JK-Siap-Pulang-Kampung
http://pemilu.okezone.com/read/2014/03/18/568/956642/ini-isi-perjanjian-batu-tulis-antara-megawati-dengan-prabowo
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/17/269562981/Ini-Isi-Lengkap-Perjanjian-Batu-Tulis

http://muslimina.blogspot.com/2014/05/wajah-dan-koalisi-para-pendusta.html#
http://jurnalpatrolinews.com/2014/04/13/tokoh-nu-mulai-kecewa-muhaimin-akan-berkhianat/

ISTRI JALALUDDIN RAKHMAT: SYIAH INTERNASIONAL DUKUNG JOKOWI

Sepanjang pemilu di Indonesia, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, baru kali ini Syiah terang-terangan menyatakan dukungannya. Bahkan, mereka tidak hanya mengatasnamakan Syiah secara nasional, tetapi juga “melibatkan” restu dan dukungan syiah internasional.

"Kami sudah dapat restu dari para ulama Syiah internasional untuk dukung Jokowi," kata Emilia Renita, saat menghadiri Forum Pemimpin Gereja-gereja Indonesia dukung Jokowi di Galeri Cafe Cikini Jakarta, Jumat (30/5) malam, seperti dikutip Bisnis.com, Sabtu (31/5).

Emilia mengatakan saat ini, para pengikut Syiah di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta orang termasuk 800 orang pengurus. Oase yang dipimpinnya merupakan salah satu lembaga binaan Syiah bersama Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan organisasi lainnya.

Emilia berharap jika terpilih nanti, Jokowi bisa menyelesaikan konflik antaragama yang saat ini semakin marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Emilia Renita adalah istri tokoh Syiah yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDIP Jalaluddin Rakhmat.

Pada Februari lalu, Emilia meluncurkan buku berjudul “Apakah MUI Sesat” (Berdasarkan 10 Kriteria Aliran Sesat). Menurutnya, buku itu merupakan titik tolak kebangkitan Syiah yang dinilai tertindas. Jika sebelumnya Syiah dinilai sesat, Emilia ingin MUI merasakan bagaimana rasanya dikafirkan.

“Gak bisa orang dikafirin, dan mereka merasakan bagaimana dikafirkan. Yang mengkafirkan mereka itu orang Syiah, perempuan,“ tandasnya. [AM/bersamadakwah]

BUKAN DIPECAT PRABOWO DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT/PENSIUN DINI

Untuk kesekian kalinya Jenderal TNI (purn) LB Panjaitan, kembali melontarkan sindiran kepada Prabowo bahwa Prabowo dipecat dari TNI, sebagai alasan dia dan beberapa jenderal TNI mendukung capres Jokowi, dan menyindir ratusan purnawirawan TNI/ POLRI yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Walau itu tidak secara terang-terangan terlihat nampak bahwa ihwal sindiran dan statemen memojokkan prabowo dengan kampanye hitam termasuk mengenai isu HAM bisa diterjemahkan publik sebagai ketidaksukaannya dengan Prabowo. Kenapa dikatakan kampanye hitam? mudah saja karena dia mengabaikan data dan fakta.


Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan walau dia mengutip dari orang lain yang disebutnya sebagai mantan KASAD, “Ada senior kami purnawirawan jenderal mantan Kasad menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih eks TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden?” (kompas.com 23/5/2014).

Istilah pemecatan sendiri adalah sinonim dari kata pemberhentian, walau untuk konotasi istilah pemecatan ini mengandung konotasi negatif, padahal seperti diatur dalam PP no 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, UU no. 34 tahun 2004tentang TNI pasal 54, pemberhentian itu bisa berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kronologi Pemberhentian Prabowo Subianto

Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tanggal 3 Agustus 1998. Tim ini diketuai oleh Jenderal TNI Subagyo HS selaku KSAD, kemudian wakil ketua terdiri dari Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam). Kemudian anggota terdiri dari Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamiri Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (DanjenAkabri). Hasil sidang DKP ini memberikan rekomendasi kepada presiden (BJ Habibie) untuk memberhentikan Letjend Prabowo Subianto dari dinas aktif militer yang di umumkan pada tanggal 24 Agustus 1998.

Kepres Pensiun Prabowo (Klik untuk memperbesar)

Perlu diketahui, bahwa publik tidak punya akses terhadap dokumen keputusan DKP ini, karena sidang DKP dilakukan secara tertutup, namun pada tanggal 20 November 1998 Presiden BJ. Habibie menandatangani Surat Pensiun untuk Prabowo. Jadi dari proses ini pemberhentian Prabowo ini adalah pemberhentian dengan hormat/ pensiun. Mengapa demikian? Karena Jika Seorang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat maka otomatis dia akan kehilangan hak pensiunnya. Seperti dinyatakan dalamPeraturan Menteri Pertahanan no. 32 tahun 2013 pasal 28 berbunyi “Hak yang diperoleh Prajurit TNI yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat tidak diberikan rawatan purnadinas kecuali Santunan Nilai Tunai Asuransi dari PT. ASABRI dan pengembalian Tabungan Wajib Perumahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Rawatan Purnadinas di sini adalah salah satunya menyangkut pensiun.

Hak Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat

Menurut UU no.34 tahun 2004 tentang TNI pasal 51 ayat (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purnadinas. dilanjutkan dengan ayat (2) Rawatan dan layanan purnadinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.

Menurut PP no. 39 Tahun 2010 pasal 59 berbunyi “Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, berkewajiban: a. memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya“. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 61 ayat (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, pada acara tertentu dapat menggunakan sebutan pangkatnya yang terakhir, mengenakan pakaian seragam TNI, dan mendapat perlakuan protokoler.

Fakta Prabowo Diberhentikan dengan Hormat/ Pensiun

Nah dari dua hal diatas, marilah kita simak bersama-sama fakta-fakta yang dapat kita temui yang mendukung bahwa Prabowo Subianto diberhentikan secara hormat oleh Presiden BJ Habibie, bukan dipecat tidak hormat.


1. MENGGUNAKAN PANGKAT TERAKHIR LETJEN (PURN)



Dalam berbagai kesempatan Nama LetJen TNI (pur) Prabowo Subianto, selalu dipergunakan. hal ini berarti bahwa Prabowo berhak menggunakan pangkat terakhirnya dengan tambahan purnawirawan yang dapat diartikan secara lengkap sebagai Purnawirawan (pensiunan) TNI berpangkat terakhir Letnan Jendral.



Khusus untuk Pernyataan Resmi Departemen Pertahanan, saya sertakan karena UU no. 34 tahun 2004 dan PP no. 39 tahun 2010, menyangkut pembentukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) tidak saya sertakan sebagai data, karena di sahkan mulai tahun 2004 dan 2010 (tidak berlaku surut), sehingga tidak elok kalau saya jadikan data. Walaupun berdasarkan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bisa kita lihat kesimpulan berikut :



Dewan Kehormatan Perwira (DKP) akan dibentuk bila terdapat indikasi pelanggaran yang serius dan nyata yang dilakukan prajurit/perwira TNI (UU. no 34 tahun 2004 Pasal 1 ayat 29)
Sanksi pemberhentian dari dinas militer melalui sidang DKP dipastikan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (UU. no 34 tahun 2004 Pasal 54 Ayat 1)
Wewenang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan terhadap Prajurit dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi berada pada Presiden. (PP 39 tahun 2010 pasal 55 ayat (1))

Letjen (Purn) H. Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat/Pensiun oleh Presiden BJ Habibie dengan SK Pensiun yang dikeluarkan tanggal 20 November 1998 dan Surat Pernyataan Resmi dari Departemen Pertahanan RI. (aw)

Sumber :
Kutipan Pernyataan Resmi Departemen Pertahanan
Wikipedia
Tempo

LARANGAN JILBAB SYAR'I BAGI GURU DARI 'MARKAS' PDIP JAWA TENGAH


Jawa tengah dikenal sebagai 'markas' PDIP. Sejak Pemilu dimasa reformasi PDIP selalu tampil sebagai pemenang. Hal ini diperkuat lagi dengan kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng beberapa waktu yang lalu, serta gubernur-gubernur dari PDIP sebelumnya. 


Dengan dalih menegakkan disiplin, seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memberikan teguran keras kepada guru yang memakai jilbab besar, sesuai syar’i. Bahkan, pejabat tersebut mengancam bahwa guru-guru yang memakai jilbab sesuai syar’i tidak akan akan dinaikkan pangkatnya.

Dua orang ibu guru di SD Selo 2, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, mengaku mendapatkan teguran keras karena memakai pakaian yang syar’i ketika mengajar. Teguran keras itu mereka terima dari Kabid TK dan SD Dinas Pendidikan, Margono, S.Pd, saat kunjungan pada waktu ujian sekolah kelas enam beberapa waktu lalu.

Sebagaimana dikutip dari kiblat.net, Margono mengatakan musuhnya banyak ketika mau menegakkan disiplin kepada para pegawai yang amburadul. Termasuk para guru yang memakai jilbab yang sesuai syariat Islam.

“Memakai jilbab yang gedhe seperti itu adalah tradisi Arab. Pakaian yang benar yang sesuai aturan di dinas, jilbab harus dimasukan ke baju. Kita jangan gampang ikut-ikutan seperti itu,” ujar ibu guru yang tidak mau disebutkan namanya itu, menirukan perkataan Margono.

Guru itu menambahkan bahwa teguran tersebut juga disertai ancaman tidak naik pangkat. “Kami diancam tidak naik pangkat,” ungkapnya.

Kepala SD Selo 2, Sutrisno, S.Pd, membenarkan adanya teguran keras tersebut. “Memang benar telah ada ‘pembinaan’ kepada seluruh pegawai di SD kami, saat kunjungan pejabat Dinas Pendidikan pada waktu ujian sekolah kelas 6,” kata kepala sekolah.

Menurut pengakuan Sutrisno, memakai jilbab yang sesuai syar’i sama sekali tidak mengganggu kinerja guru-guru itu. Bahkan keduanya pernah membawa anak didiknya mendapatkan juara 2 dan 3 pada lomba mata pelajaran di tingkat kecamatan.

Ketika dikonfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, salah satu stafnya mengatakan bahwa memang sempat ada edaran dari pemerintah kabupaten tentang himbauan pakaian dinas. Dalam edaran itu di antaranya berisi aturan mengenai pakaian jilbab yang harus dimasukkan ke baju. Tetapi pelaksanaannya diserahkan dinas masing-masing dan aturan itu tidak kaku. [kiblatnet/salam-online/mh]

Kalau udah gini gawatkan..?

VIDEO DEBAT BAHASA INGGRIS, JOKOWI vs PRABOWO, MEMALUKAN vs MENGAGUMKAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia masa bakti 2014-2019 yang akan digelar 9 Juli 2014 akan diikuti dua pasang Calon Presiden-Wakil Presiden, pasangann Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menjadi hak bagi kita, rakyat yang akan memilih, untuk mengetahui kapasitas, kapabilitas, kemampuan dari masing-masing calon. Anda bisa googling untuk mencari info selengkapnya tentang dua pasang calon itu. Pertimbangkan dengan matang karena pilihan kita akan menjadi wujud masa depan bangsa ini lima tahun ke depan.

Kalau anda gak mau repot-repot googling dan tanya sana-sini, maka video berdurasi dua menit 30 detik ini dijamin akan membuat Anda mantap menentukan siapa calon Presiden yang layak dan akan membuat bangga bagi Anda yang memilihnya.

Silakan menonton... bisa sambil leyeh-leyeh, slonjoran, ngopi, ato mukulin nyamuk. hehe...



LINK video: http://www.youtube.com/watch?v=zqXJyc3JxqM&feature=youtu.be