Diantaranya menolak penutupan dan membatalkan rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Disamping itu, FPL juga menolak diskriminasi, intimidasi yang ditujukan ke lokalisasi.
Selanjutnya FPL meminta penghentian sweeping, pemasangan CCTV, dan Razia yang dilakukan Satpol PP dan aparat kepolisian serta TNI.
"Penghuni dan Pekerja lokalisasi Dolly-Jarak seperti dimatikan dengan kegiatan2 oleh aparat keamanan tersebut," kata Slamet, penguru Humas FPL Dolly-Jarak, Kamis (5/6/2013).
FPL, dikatakan Slamet, meminta adanya pengusutan dugaan pemalsuan identitas peserta kursus ketrampilan.
Karena ternyata peserta kursus ketrampilan bukanlah pekerja lokalisasi Dolly-Jarak.
Dugaan penyalahgunaan anggaran pelatihan yang tidak tepat sasaran.
Kemudian FPL menurut Slamet meminta pemerintah membuat payung hukum untuk melindungi wilayah lokalisasi sehingga mendapatkan kepastian hukum dan terpenuhinya hak-hak sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara.
"Dengan demikian, penghuni dan pekerja lokalisasi tidak selalu dihantui kekhawatiran kena penertiban. Mudah-mudahan Pemerintah memenuhi keinginan kami," tutur Slamet.
Sumber: Tribune
Nasib lokalisasi PSK Dolly memang tinggal menunggu waktu, apalagi pemkot Surabaya bersama pemprov Jatim sudah kekeh akan melakukan penutupan.
Tapi sabar aja selama masih ada PDIP dan koalisinya serta kader-kader militannya seperti wakil walikota SUrabaya yang juga ketua PDIP Surabaya, masa depan pelacuran dan tempat maksiat sejenis masih ada harapan. Makanya berjuanglah jangan Prabowo-Hatta dan koalisi Islamnya menang.
0 Comments