Minggu, 22 Juni 2014

JUSUF KALLA, ORANG 'SHOLEH' DI BARISAN SETAN ...?

Siapa tak kenal Jusuf Kalla (JK), politisi Golkar asal Sulawesi Selatan ini seudah malang melintang dipolitik sejak zaman Golkar. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Kabupaten Bone,Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; sering sebut Jusuf Kalla atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Jokowi dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat. Pasangan ini diusung oleh empat partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Pria kelahiran Watampone 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Sebenarnya awal nama Kalla dikenal pada tahun 1968, saat dirinya menjadi CEO NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinan Kalla, perusahaan NV Hadji Kalla berkembang kian pesat. Dari semula hanya sekedar bisnis ekspor-impor menjadi meluas ke bidang perhotelan, konstruksi penjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, dan telekomunikasi.

Karir politiknya bermula saat dirinya menjabat sebagai ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960-1964. Berlanjut menjadi ketua HMI cabang Makassar pada tahun 1965-1966. Tak puas sampai di sana, pada tahun 1967-1969 Kalla menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin dilanjutkan sebagai ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1967-1969.

Bakat dagang yang diturunkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-sia. Sebelum terjun di dunia politik, Kalla sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda). Anak dari pasangan H. Kalla dan Athirrah ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dari perusahaan milik keluarga bendera Kalla Group.

Pada tahun 1965, setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), Kalla terpilih menjadi ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Di tahun yang sama, saat Kalla tengah menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968. Karir politik Kalla seketika melesat saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar dan pada tahun 1997-1999 mewakili daerah.

Sebelum terpilih menjadi ketua umum partai Golkar pada tahun 2004, Kalla sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama enam bulan (1999-2000). Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla kembali diangkat menjadi menteri. Kali ini sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menko Kesra), di tengah jalan Kalla mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemenangan telak membuat pasangan SBY-JK melenggang menuju istana negara untuk disahkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru tersebut merupakan pasangan hasil pemilihan pertama langsung dari rakyat Indonesia.

Selepas jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 2009, suami dari Mufidah Jusuf dan ayah dari lima orang anak serta sembilan cucu ini menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada bulan September 2011, Kalla mendapatkan gelar Doctoral Causa keempatnya dari Universitas Hasanudin Makasar bidang perekonomian dan politik. Saat ditanya komentarnya, dirinya berpesan bahwa, jangan pernah memberikan jualan politik yang berisi janji-janji, tetapi bagaimana masyarakat adil dan sejahtera terwujud. Pemimpin yang membina kemakmuran tanpa pemerataan adalah masalah besar. Keadilan boleh susah, tetapi harus susah bersama. Maju dan sejahtera pun harus bersama.

Selain itu, pada Desember 2011 Kalla berhasil mendapatkan penghargaan BudAi (Budaya Akademik Islami) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Penghargaan Tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk Perdamaian di Maluku, Ambon, 2011.

Penghargaan lain diberikan kepada Kalla yakni penghargaan Dwidjosowojo Award dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Januari 2012 dan penghargaan The Most Inspiring Person pada bulan dan tahun yang sama disematkan atas prestasi yang telah diukir. Penghargaan tersebut diberikan oleh Men's Obsession, majalah prestasi dan gaya hidup.

Kini, di tengah kesibukannya sebagai ketua umum Palang Merah Indonesia, Kalla masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan cucu-cucu kesayangannya. Dia juga terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Muktamar VI DMI untuk periode 2012-2017.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Kalla resmi menjadi pendamping Jokowi dan maju sebagai calon wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Pasangan Jokowi-JK ini akan melawan pasangan Prabowo-Hatta pada pemilu presiden tahun 2014 yang dilaksanakan 9 Juli 2014.

Sebagai tokoh Makasar yang sangat kuat keislamannya, banyak yang menyayangkan JK bergabung dengan koalisi Jokowi yang dikomandani oleh PDIP. sebagaimana diketahui selama ini, PDIP merupakan parpol yang sangat anti dengan perbaikan moral. Banyak produk UU yang berkaitan dengan moral apalagi kebutuhan umat islam di hadang oleh PDIP.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.
"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus," kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).



SENADA DENGAN ITU, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan, penolakan penutupan Gang Dolly pada 19 Juni mendatang bukanlah karena kepentingan pribadi. Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

"Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi," katanya, Selasa (13/5/2014) sore.

Wisnu mengatakan, PDI-P sebagai partai yang berbasis "wong cilik" sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.

Karena itu, pihaknya atas nama partai menolak penutupan Dolly sampai ada konsep paling baik bagi warga sekitar dan para PSK sekaligus mucikarinya. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya memberikan pelatihan dan pesangon bagi PSK dan mucikari.

KENYATAAN LAINNYA adalah Sinyalemen bahwa dikubu Jokowi-JK diisi oleh kelompok - kelompok bermasalah dan menyimpang makin terbukti. hal ini setidaknya dengan keberadaan tokoh liberal yang juga Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, Siti Musdah Mulia, sebagai anggota tim ahli pada Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK, yang kerap menjadi polemik di kalangan Islam. Bahkan, media massa Islam terus membeberkan sepak terjang Direktur Megawati Institute itu.

Ketua Indonesia Conference on Religion and Peace itu dituding sering melecehkan Islam, dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. Situs Islam, globalmuslim menyebut Siti Musdah Mulia sebagai “Sang Pahlawan Homoseksual”. Ketua Yayasan Yap Thiam Hien itu sempat melontarkan pernyataan kontroversial, yakni menegaskan bahwa lesbian dan homoseksual diakui dalam Islam. “Tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka,” tegas Musdah dalam suatu diskusi digelar NGO Arus Pelangi.

Tak hanya itu, Musdah seperti dikutip The Jakarta Post, bahkan secara tegas menyatakan: “Homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam,” Dalam satu kesempatan, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo membeberkan latar belakang dipilihnya Musdah Mulia sebagai Direktur Megawati Institute. Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
SEBALIKNYA, dikandang PDIP Dengan dalih menegakkan disiplin, seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memberikan teguran keras kepada guru yang memakai jilbab besar, sesuai syar’i. Bahkan, pejabat tersebut mengancam bahwa guru-guru yang memakai jilbab sesuai syar’i tidak akan akan dinaikkan pangkatnya.
Dua orang ibu guru di SD Selo 2, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, mengaku mendapatkan teguran keras karena memakai pakaian yang syar’i ketika mengajar. Teguran keras itu mereka terima dari Kabid TK dan SD Dinas Pendidikan, Margono, S.Pd, saat kunjungan pada waktu ujian sekolah kelas enam beberapa waktu lalu.

Belum jadi prsiden saja Tim Jokowi - JK sudah mengambil jarak dan mengumumkan perang dengan umat Islam (Islamis), seolah olah Islamis dan ideologinya tidak boleh hidup di Indonesia.
Nah... Kalau begini siapa yang tidak pro kebhinekaan (Bhineka Tunggal Ika), siapa yang anti pluralitas...?
Ternyata, mereka yang paling anti.


Padahal kalau mau dianalisis, Semua perda perda bernuansa syariat Islam yang ada di daerah daerah masih merupakan perda untuk mencegah kemaksiatan (perda anti miras, lokalisasi maksiat, kewajiban berhijab bagi yang muslimah).
Maka alangkah aneh bila Jokowi - JK ingin menghapusnya bila berkuasa dengan alasan merusak ke bhinekaan? Justru penghapusan ini yang merusak HAM, anti moralitas dan ke bhinekaan.
Kalau sudah begini, bagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang cinta damai dan ingin menjadi manusia seutuhnya yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dapat tercapai? Sementara disalah satu capres ada kelompok-kelompok yang pro dengan asusilaism.

Apakah mereka lebih suka/cinta BISNIS LENDIR seperti lokalisasi Dolly yang mengikis moral dan harga diri bangsa, ketimbang perda perda dan UU yang melindungi bangsa dari kehancuran moral (UU Sistem Pendidikan Nasional, UU ITE, UU anti Porno Grafi dan Porno Aksi)..?

Maka bila benar, tidak ada sebutan buat kelompok mereka selain Hizbusy Syithan (Barisan Setan).


Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar