Minggu, 01 Juni 2014

GILA JOKOWI: MENGEMIS DAN MEMBERI PENGEMIS DENDA RP 1 JUTA & RP 20 JUTA, (KECUALI) TIM KAMPANYE JOKOWI?

Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat.
Jokowi bikin aturan, di ingkari sendiri. Denda Rp 20 Juta untuk orang yang memberi pengemis. Tapi kalau Capresnya yang Ngemis-ngemis dana, gimana bro? KagaK paham ane dengan mas Joko ini.

Jokowi menyebutkan aturan denda itu bukan mengada-ngada. Gubernur DKI Jakarta mengingatkan kepada warga Jakarta untuk tidak memberikan uang ke pengemis atau juga orang jalanan. Jika tidak mereka akan didenda Rp 20 juta.
Jokowi menyebutkan aturan denda itu bukan mengada-ngada. Sebab sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan risiko pemberi sedekah di jalanan. Mengutip salah satu pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, Jokowi menegaskan pemberi sedekah di jalanan bisa didenda Rp20 juta.



Ilustrasi, Pengemis Jalanan di Jakarta

"Memang ada sanksi, tapi kalau ketangkap. Kalau tidak ketangkap siapa yang mau didenda. Maksimal dendanya sampai Rp20-an juta," jelas Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (29/11).

Pasal yang tercantum mengatur larangan memberi pengemis itu tertuang dalam Pasal Pasal 40 Peraturan Daerah (Perda) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum. Di sana berbunyi Setiap orang atau badan dilarang:

a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan.

"Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)," begitu isi pasal itu yang dikutip Jaringnews.com.

SUMBER:

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/52385/jokowi-beri-uang-ke-pengemis-denda-rp-juta-mau-
http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/06/jangan-memberi-uang-kepada-pengemis-jika-tak-ingin-didenda-rp-1-juta
(Chm / Nvl)



SEMENTARA ITU Relawan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bernama Jokowi-JK Bangkit untuk Perubahan (JJ-Bangkit), membuat gebrakan.
Relawan dari berbagai segmen pemuda dan yang diinisiasi Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa itu, mengajak segenap komponen kaum muda di seluruh penjuru tanah air, untuk menggalang solidaritas bersama melalui "Gerakan 1000 Rupiah Jokowi-JK untuk Perubahan Indonesia".

Mereka menggelar aksi penggalangan dana di dekat Markas PKB, di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (25/5).

"Mari kita gelorakan budaya gotong royong melalui gerakan ini untuk membantu pemenangan Jokowi-JK di seluruh wilayah Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi perjuangan kita. Bersama kaum muda, JJ-Bangkit untuk menang," kata Koordinator JJ-Bangkit.

Sekjen DKN Garda Bangsa Abdul Malik Haramain mengajak untuk mendukung dan merestui Jokowi – JK memenangkan pemilihan presiden 2014.

Menurut Malik, gerakan ini dilakukan karena warga paham dan rindu akan pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat.

"Kita rindu pemimpin yang bersih, rindu pemimpin yang tidak punya masalah. Kita dorong Jokowi-JK memimpin Indonesia lima tahun ke depan," katanya.

Dalam kesempatan itu, politisi PKB Sandi Nayoan mengajak masyarakat untuk memberikan donasi Rp 1000 kepada Jokowi.

"Ini merupakan gerakan untuk memperoleh presiden dan wakil presiden yang amanah tanpa melakukan politik uang," ungkap Sandy.

SUMBER:
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/25/n64k42-gerakan-seribu-rupiah-untuk-sumbang-jokowi
http://www.indopos.co.id/2014/05/102212.html


Kalau sudah gini, bagaimana kita menilai konsistensi jokowi dalam meNegakkan hukum..?
Apakah mengemis dibenarkan untuk kepentingan Politik Jokowi? Namun haram bagi kepentingan wong cilik dalam menyambung hidup?
Atau ini semua hanya sekedar kamuflase (pura-pura miskin) agar mendapat simpati publik..?
Apapun alasannya, bukankah ini bagian dari kemunafikan?

#TOLAK_CAPRES PURA PURA
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar