Minggu, 01 Juni 2014

AWASI KHUTBAH DI MASJID, MUI: PDIP DAN TIM JOKOWI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI DAN BANGKITKAN FASISME

Kader PDI Perjuangan Jakarta Timur yang beragama Muslim diperintahkan untuk memantau materi khotbah Jumat, untuk memastikan apakah ada kampanye hitam atau tidak terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan bukan tidak mungkin, kader PDIP di seluruh Indonesia mendapat perintah yang sama.

Instruksi PDIP tersebut terus dipersoalkan. Karena pengawasan terhadap materi khotbah Jumat dikhawatirkan akan menimbulkan fragmentasi sosial di tengah masyarakat. Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu.

Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

"Kenapa tidak sekalian sweeping saja? Kenapa mesti mengirim 'tukang intip'? Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay sesaat lalu (Jumat, 30/5).

Karena itu, tindakan melakukan pengawasan terhadap ceramah para khatib sangat provokatif. Ada kesan seolah-olah seseorang sedang dizalimi. Padahal, lanjut Saleh, sampai saat ini belum ada bukti bahwa ada black campaign yang dilakukan di atas mimbar-mimbar Jumat.

"Lagi pula, yang potensial memanfaatkan masjid itu ya tim Jokowi-JK. Bukankah Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia adalah JK? Jaringan mesjid se-Indonesia itu dikuasai JK. Merekalah yang paling mungkin memanfaatkan masjid-masjid untuk hal-hal seperti itu," sambung Saleh.

Menurutnya, tindakan mengawasi khatib lebih berbahaya dari kampanye hitam. Sebab, tindakan pengawasan itu sendiri sudah bagian dari kampanye hitam. Tidak tanggung-tanggung, yang dituduh melakukan kampanye hitam adalah para ustadz yang selama ini bekerja keras membina umat.

Selain itu, para penggagas pengawasan terhadap khotbah dipastikan tidak memahami fungsi mesjid secara baik. Tidak juga memahami esensi dakwah Islam. Demi kepentingan politik sesaat, mereka dengan mudah melemparkan tuduhan yang tidak bertanggung jawab.

"Fungsi masjid itu banyak. Selain untuk ibadah, masjid juga sering difungsikan untuk pemberdayaan umat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, dan juga politik. Mesjid tidak pernah difungsikan untuk menyebar fitnah. Para ustadz pasti tahu bahwa menyebar fitnah adalah perbuatan keji," demikian Saleh. [zul]

*sumber: http://m.rmol.co/news.php?id=157469



Beberapa bulan sebelum peritiwa Tanjung Priok meledak, khotbah Jumat diawasi oleh yang berwajib. #kilassejarah

Materi kutbah mesti disensor dulu oleh pihak yang berwajib. Para khotib yang dianggap melawan negara dilarang khutbah. #kilassejarah

Tentu saja pemantauan khotbah Jumat itu terjadi di era Orde Baru, ketika demokrasi tertutup n militer berkuasa penuh. #kilassejarah

Terhadap pemantauan khutbah n penyensoran materi khutbah tentu menimbulkan gejolak. Dan itulah yg diharapkan o rejim saat itu. #kilassejarah

Keresahan berada dipermukaan walaupun tak tampak. Kasak kusuk terdapat di pelosok Jakarta. #kilassejarah

Keresahan itu kemudian meledak di Tanjung Priok. Perangkap Jendral Benny Moerdani berhasil. #kilassejarah

Maka paska kerusuhan di Tanjung Priok, tokoh2 Islam yang kritis ditangkap n dijebloaskan ke penjara, seperti AM Fatwa, Abdulqodir Jaelani.

Sekarang, Peristiwa Tanjung Priok telah lama berselang. Dan, anehnya, di zaman demokrasi ini khutbah Jumat dipantau. #kilassejarah

Dengan pemantauan ini, tentu menimbulkan keresahan di masyarakat, saling curiga mencurigai akan terjadi #kilassejarah

Belum menjadi pihak yang berkuasa, tapi kubu Jokowi sdh seperti pihak yg berkuasa: mengatur mana khutbah yg boleh n tidak. #kilassejarah

Ini merupakan bahaya bagi demokrasi, ketika khutbah dicurigai sebagai penyebar kebencian, para khotib dianggap sbg penyebar permusuhan.

Bahasaya fasisme sipil yg dipertunjukan oleh kubu Jokowi ini tak kalah berbahayanya dg fasisme militer: mengekang kebebasan. #kilassejarah

Tak masuk akal, sebuah timses capres bertindak seolah2 sebagai polisi. Ini tentu ancaman bagi demokrasi. Bgm klu berkuasa? #kilassejarah

Sebuah timses capres, berlaku sebagaimana Opsus pada era Orba yg melakukan pengintelan terhadap aktivitas warga. #kilassejarah

Cara2 Orbais seperti tentu saja tujuan akhirnya menciptakan keresahan u menciptakan ledakan di masyarakat. #kilassejarah

Kalau nanti meledak seperti Tanjung Priok, maka provokasi itu akan berhasil. #kilassejarah

Sekali lagi, taktik Ken Arok akan ada dimana2. #kilassejarah

*sumber: http://chirpstory.com/li/209963

Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap khatib di masjid, sangat melukai perasaan umat Islam.

“Pengawasan itu sangat melukai umat Islam, sejak kapan mereka menjadi polisi agama?” tanya Amidhan di Jakarta, Jumat (30/5). Menurut dia, hal biasa kalau soal bicara politik di masjid, yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara dan lainnya tidak,” kata dia lagi. Menurut dia tidak adil, jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu. Lagi pula, khatib yang memberi khutbah di masjid tahu mengenai batasan untuk tidak berkampanye.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya memang meminta kepada kader partai yang beragama Islam untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Eva beralasan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi- Jusuf Kalla banyak terjadi di masjid-masjid. Kader PDIP juga diminta untuk merekam khutbah khatib di masjid. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Antara/suara.com)


Cara-cara PDIP ini mengingatkan cara Orba di periode 1970-1980-an. Saat itu setiap masjid diminta memberikan daftar khatib yang akan berbicara di khutbah Jumat. Bahkan di masjid-masjid tertentu rezim Orba sampai meminta bahan yang akan dikhotbahkan. Saat itu para pengurus masjid (DKM) harus melaporkan hal itu kepada Dinas Sospol setempat. [gus]

*sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/2105072/pdip-inteli-masjid-se-indonesia#.U4h4nbEZOsg

*http://suara.com/news/2014/05/30/190237/mui-protes-rencana-pdip-mengawasi-khutbah-di-masjid/

KALAU MASJID HARUS DIAWASI, MAKA AWASI JUGA DONK GEREJA, PURA DAN WIHARA, KARENA SEPERTI PEMILIHAN GUBERNUR JAKARTA YANG LALU 99% KRISTEN DAN CHINA DUKUNG JOKOWI - AHOK.
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar